Pewarta : Agus W
CILACAP, suarajawatengah.com - Penataan Akses Reforma Agraria dikembangkan sebagai kebijakan baru yang dilaksanakan secara berkesinambungan tahun jamak (multiyear) tiga tahun, terdiri dari penanganan Akses Reforma Agraria (tahun pertama), penataan kelembagaan penerima Akses Reforma Agraria (tahun kedua), serta pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran (tahun ketiga). Pada akhir kegiatan akan dilaksanakan pendataan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun pertama ini diawali dengan penetapan lokasi untuk mendata subjek calon penerima manfaat program penanganan Akses Reforma Agraria dilanjutkan kegiatan penyuluhan dalam rangka Akses Reforma Agraria untuk pengenalan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria dan pemetaan sosial sebagai basis data dilanjutkan penyusunan model Akses Reforma Agraria. Penyusunan data penerima Akses Reforma Agraria serta arahan dan program sebagai bahan pengusulan pemberian fasilitasi akses kepada pemangku kepentingan.
Adapun lokasi penanganan Akses Reforma Agraria tahun pertama dilaksanakan di Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah dengan produk pemberdayaan berupa dimsum kelor, Desa Menganti Kecamatan Kesugihan dengan produk pemberdayaan berupa anggrek, Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya dengan demplot pertanian terpadu, dan Desa Jetis Kecamatan Nusawungu dengan produk pemberdayaan seriping dari muntul atau ubi rambat.
Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun kedua berfokus pada penguatan kelembagaan ekonomi yang dibentuk berdasarkan sektor ekonomi. Kegiatan ini dimulai dengan penguatan kelembagaan untuk pembentukan kelompok dilanjutkan fasilitasi pembentukan kerjasama, pendampingan kewirausahaan/kelembagaan, dan penerbitan surat keputusan kelompok masyarakat. Jika memungkinkan dapat dilanjutkan kegiatan fasilitasi akses oleh pemangku kepentingan terkait.
Lokasi penataan kelembagaan penerima Akses Reforma Agraria tahun kedua dilaksanakan di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan. Produk unggulan pemberdayaan Akses Reforma Agraria di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan antara lain pakan ikan atau pellet, maggot, cocobristle, dan jamur tiram.
Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun ketiga berfokus pada pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan peningkatan pengembangan rencana usaha, fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi infrastruktur pendukung, dan diseminasi model. Lokasi pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran tahun ketiga dilaksanakan di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.
Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kantor BPN Cilacap di tahun ketiga ini tetap berkesinambungan melakukan pemberdayaan dan sudah berjalan dari tahun 2021 sampai sekarang.
Adapun produk unggulan pemberdayaan Akses Reforma Agraria di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari antara lain pupuk azolla, maggot, cocobristle, gula cair dan kecap.
Kepala Kantor BPN Cilacap, Karsono melalui Kasi Penataan dan Pemberdayaan, Sagimin saat ditemui Jum'at, (20/10/2023) mengatakan, bahwa program penanganan akses reforma agraria berada di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari. Kegiatan di desa ini relatif lengkap programnya, karena sudah ada aset reform dan akses reform . "Untuk kegiatan aset reforma di Rawajaya ada kegiatan persertifikatan melalui PTSL dan redistribusi.
Untuk tahun yang ketiga, menurutnya permintaan dari warga terutama di kelompok coco jaya membutuhkan peningkatan mesin produksi cocobristle dan kelompok omah kecap membutuhkan pemasaran secara online atau offline, standarisasi jaringan listrik dan perbaikan jalan Sitinggil Cireong sepanjang 5,1 km.
""Alhamdulillah, dari dinas terkait di Pemkab Cilacap sangat merespon terkait Akses Reforma Agraria. Contohnya jalan tersebut sudah diperbaiki, meski baru sekitar 400 meter dimulai dari pasar Sitinggil, namun selebihnya yang ke arah Cireong masih dalam keadaan rusak. Dan kami juga mendapat dukungan dari PLN, jika ada program penanganan infrastruktur pendukung seperti ini untuk turut dilibatkan," jelas Sagimin.
Untuk diketahui, bahwa tim penanganan akses reforma agraria terdiri dari beberapa dinas seperti Bappeda, Disperkimta, DPUPR, Dispertan, DPKUKM dan yang lainnya. Jadi kita berjalan tidak hanya BPN, tetapi sudah dengan pihak terkait termasuk Camat dan Kepala Desa.
"Untuk produk dari sabut kelapa, kita sedang merintis untuk ekspor ke mancanegara. Namun, karena stoknya masih sedikit, sehingga kita masih ikut di salah satu perusahaan. Kedepan kita harus bisa mandiri dengan memproduksi lebih banyak lagi. Merintis untuk ekspor produk cocobristle ke China, Perancis dan Malaysia, dan cita cita kami bisa membantu agar masyarakat bisa sejahtera dan mandiri. Pemberdayaan prinsipnya ada empat; partisipasi, kemandirian, kemakmuran dan berkelanjutan." tegasnya.
BPN memang secara riil bisa membantu pemasaran seperti kecap, gula merah cair, maggot, azolla, dan produk kerajinan dari serabut kelapa melalui kantin sehat berkah dan e-commerce LADARA. Selain produk pemberdayaan akses Reforma Agraria, kita juga telah kerjasama dengan 19 pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap seperti produk batik hasil kerajinan para warga binaan (napi) Nusakambangan, batik getah mangrove kutawaru, kerajinan kerang, kerajinan anyaman bambu, ikan asap pari, terasi dan kerajinan kulit ikan pari.
“Sementara, Martoyo Kepala Desa Rawajaya mengatakan, bahwa penanganan legalisasi aset dari BPN ada dua yaitu untuk PTSL dan redistribusi. Kemudian penanganan akses dari BPN memberikan pelatihan seperti budidaya tanaman azolla, budidaya maggot, cocobristle, gula cair dan kecap. Masyarakat Rawajaya sangat antusias dengan adanya pemberdayaan yang diberikan BPN. Sekarang yang masih berjalan budidaya tanaman azolla, cocobristle dan kecap," katanya, Jum'at, (20/10/2023) di Kantor desa.
Ia menambahkan, bahwa mengenai produk cocobristle yang sudah diekspor, Kades menjelaskan kalau kelompok ini masih kerjasama dengan pihak lain, kami menyadari kuantitas produk belum maksimal karena mesin yang digunakan masih terbatas yaitu satu unit. Idealnya untuk bisa penuhi kuota ekspor paling tidak 5 atau 10 unit mesin.
"Kami berharap kedepan bisa terus berkembang dan bisa memiliki mesin lebih dari satu unit, masyarakat sangat antusias untuk terus meningkatkan perekonomian, bahkan ibu ibu ikut di dalamnya terkait dengan kegiatan tersebut," ungkapnya.
Terkait infrastruktur pendukung, Martoyo berharap agar pemerintah pusat, provinsi ataupun daerah untuk segera memperbaiki jalan kabupaten.
"Kami berharap terjalin sinergitas dengan semua pihak, sehingga apa yang menjadi kendala atau problem di Rawajaya ada solusi yang terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)
