SEMARANG, suarajateng.com - Upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah tahun 2023, Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Penguatan Pembangunan ZI yang dilaksanakan Selasa, (30/05/2023) di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dilakukan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkumham, Lucky Agung Binarto dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Yoga Ananto Putra, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham Jawa Tengah.
Dalam sambutanya, Lucky Agung Binarto mengingatkan, bahwa saat ini sudah mulai memasuki tahun politik yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Pesan Bapak Sekjen bahwa ASN Kemenkumham harus netral dalam menghadapi tahun politik mendatang.
“Saya meneruskan perintah pak Sekjen untuk berhati-hati selama tahun politik, sebab segala tindak tanduk ASN akan dipantau. Tidak perlu ikut-ikutan arus politik yang sedang terjadi, yang terpenting adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas. Jangan memberikan komentar maupun tindakan diluar kode etik ASN di media sosial selama tahun politik. Kita harus memiliki komitmen untuk menjaga nilai nilai netralitas tersebut," katanya.
Selain masalah netralitas, dalam kesempatan itu Lucky juga mengimbau jajaran UPT Kemenkumham Jateng untuk terus menggelorakan semangat mewujudkan zona integritas.
"Sejatinya zona integritas bukan sekedar kejuaraan, namun merupakan kewajiban bagi setiap Aparatur Sipil Negara dimanapun berada," tegas Lucky.
Ia menambahkan, hal-hal seperti komitmen, responsif, disiplin dan mawas diri dapat membawa dampak yang luar biasa bagi instansi.
"Keberhasilan meraih WBK ini akan meninggalkan legacy yang baik, selanjutnya adalah meraih WBBM agar legacy itu semakin baik lagi, terus semangat!" tandasnya.
Menurutnya, bahwa esensi Pembangunan zona integritas terletak pada bagaimana upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
"Untuk merealisasikan itu, perlu usaha nyata yang salah satunya dinilai dari pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan zona integritas," pungkasnya. (*)
Laporan : Rusmono
